KH Yahya Cholil Staquf: Gerakan Keluarga Maslahat NU Lakukan Pembinaan Dan Pendampingan Warga Nahdliyin

Kendal, NU Online Demak
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, langkah ketiga PBNU membentuk Gerakan keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GMNU) untuk melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat yang mengaku NU hingga tahun 2023 mencapai 56,9% dari populasi penduduk Indonesia.

“Mereka yang mengaku NU bukan hanya para santri-santri alumni pesantren, akan tetapi juga yang berada di kawasan terminal, pasar, pinggir jalan, buruh tani, dan lain-lain itu harus diurus bagian dari raiyyah jamiyah untuk bisa diurus oleh NU,” tegasnya.

Baca Juga

PBNU dan Muhammadiyah bersama-sama Sepakat Tolak Politik Identitas Dalam Pemilu 2024 Mendatang

Hal itu dikatakan Gus Yahya pada acara Musyawarah Kerja Wilayah Nahdlatul Ulama (Muskerwil) NU Jawa Tengah di Pesantren Al-Musyaffa Sudipayung, Ngampel, Kabupaten Kendal pada Ahad (29/10/2023).

Disampaikan, kalau di tahun 1955 dan 1971 orang yang mengaku NU adalah orang-orang lulusan pesantren atau terbiasa ngaji kitab kepada para kiai. Akan tetapi jika sekarang berdasarkan survei mencapai 56,9% yang tersebar di mana mana adalah bagian dari tugas NU untuk melakukan pembinaan dan pendampingan.

“Termasuk para konglomerat yang mengaku NU juga harus diurus juga,” terangnya.

Baca Juga

AD-ART dan Perkum Harus Jadi Pedoman Utama Dalam Mengelola NU

Atas dasar itu lanjutnya, pola kegiatan NU sekarang mengalami perubahan yang tidak lagi terpusat, akan tetapi kegiatan NU diarahkan ke tingkat basis untuk memenuhi hajat langsung dari warga. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang yang belakangan mengaku NU bisa diurus oleh NU.

“Untuk hal inilah, kemudian PBNU membentuk satuan tugas (Satgas) GKMNU yang difasilitasi oleh NU di semua tingkatan mulai dari PBNU hingga Ranting NU,” jelasnya.

Pengasuh Pesantren Roudlotut Thalibien Leteh Rembang itu menyampaikan, untuk memperlancar tugas GKMNU, PBNU telah membentuk dewan pengampu yang terdiri para ahli di bidangnya. Mereka diangkat bukan karena jabatannya, akan tetapi berdasarkan keahlian yang dimilikinya.

“Sebagai langkah awal kegiatan GKMNU adalah bekerja sama dengan pemerintah dan standar laporannya harus sesuai dengan pemerintah juga. Oleh karena itu, saat ini sedang dibuatkan systemnya agar laporan kegiatannya lebih mudah terutama pengurus NU di tingkat basis,” ungkapnya.

Anggota panitia pengarah Syamsul Huda kepada NU Online Jateng, Senin (30/10/2023) menjelaskan, dalam Muskerwil membahas beberapa hal yang dibagi dalam 3 komisi, yakni bahtsul masail, program kerja, dan rekomendasi.

“Alhamdulillah, seluruh materi yang disajikan dalam forum muskerwil berhasil dituntaskan pembahasannya dan sudah dilaporkan kepada forum penutupan muskerwil dan saat ini sedang dirapikan bahasanya untuk bisa disajikan kepada warga NU secepatnya,” pungkasnya.

Sumber : NU Online Jateng/Red