Wacana Potongan Gaji untuk Tapera Picu Debat di Demak, Bupati dan Kadinakerin Merespons

Demak-NU Online Demak

Polemik terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mencuat di Kabupaten Demak. Isu mengenai potongan gaji sebesar 2,5 – 3 persen dari pekerja untuk tabungan perumahan ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat terutama dari sektor pekerja.

Baca Juga

Jelang Pilkada Serentak, Polres Demak Giatkan Latihan Menembak

Ketua Gerakan Buruh Demak (Gebrak), Jangkar Puspito, dengan tegas menanggapi rencana kebijakan tersebut. Ia menyatakan keprihatinannya mengingat kenaikan UMK yang hanya di bawah 4%, serta banyaknya potongan lain yang membebani rakyat dan buruh.

“Harusnya pemerintah memikirkan dampak sistemik dari keputusannya dan memandang yang realistis dengan fakta di lapangan. Sungguh kebijakan yang sudah mereka lakukan selama ini membebani rakyat,” ujarnya, Kamis (30/5).

Sementara itu, Bupati Demak, dr. Eisti’anah, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Kadinakerin), Agus Kriyanto, menyikapi isu ini dengan hati-hati. Ketika dimintai tanggapan, Bupati Eisti’anah menyatakan belum bisa banyak berkomentar soal hal itu. “Terkait hal tersebut, maaf kami belum bisa komentar,” ujar Eisti’anah.

Baca Juga

Kepolisian Demak Wujudkan Kepedulian Sosial dengan Bedah Rumah Warga Miskin

Agus Kriyanto menambahkan, bahwa terkait Tapera dirinya no comment terlebih dahulu, karena belum ada informasi resmi yang masuk, namun dirinya juga mendorong karyawan untuk menabung karena UMR Demak lebih tinggi dari daerah lain.

“Setidaknya disisihkan dan diupayakan untuk membeli rumah tinggal karena tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan utama kita sebagai manusia. Terkait aturan potongannya berapa persen pun saya juga tidak tahu, nanti kita lihat ya, itu di bawah peraturan Menteri Tenaga Kerja atau lainnya,” jelas Agus.

Lebih lanjut, Agus menegaskan, jika aturan tersebut diterapkan, maka dirinya akan berkomunikasi dengan teman-teman Serikat Pekerja dan APINDO. “Karena tidak semua karyawan membutuhkan rumah melalui Tapera, mungkin ada yang sudah punya rumah, mendapat warisan, atau punya rumah di luar kota,” ungkap Agus.

Polemik ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan buruh serta sikap berhati-hati dari pihak pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan yang berdampak luas ini.

Kontributor: Sam/Red