DPRD Demak Bahas Raperda APBD 2025, Fokus pada Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Demak-NU Online Demak

NU Online Demak – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menggelar Rapat Paripurna Ke-40 Masa Sidang III Tahun 2024. Rapat ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga

Kepala Desa Demak Bersatu Minta Perpanjangan Masa Jabatan dan Peningkatan ADD

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Demak ini dihadiri oleh Ketua DPRD Zayinul Fata, Plt Bupati Demak KH Ali Makhsun, dan 45 anggota dewan, Senin (28/10).

Seusai paripurna, Ketua DPRD Zayinul Fata menekankan pentingnya kesiapan anggaran yang akan difokuskan pada empat sektor utama yakni infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan. Menurutnya, anggaran tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Fokus utama belanja APBD 2025 adalah infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan. Yang terpenting, rakyat dapat merasakan langsung manfaatnya,” ujar Zayin.

Baca Juga

Bupati Demak Hadiri Gerakan Bersih 1000 Masjid dan Santunan Yatama

Selain itu, Zayin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi masyarakat pesisir yang setiap tahun terdampak banjir dan rob. Ia berharap agar penanganan masalah tersebut dapat segera direalisasikan.

“Masyarakat pesisir terus terjebak dalam genangan air setiap tahunnya. Saya berharap masalah ini bisa mendapatkan perhatian khusus,” tambahnya.

Pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh Sukono menyoroti pentingnya optimalisasi APBD 2025 untuk menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat. Ia mengkritik proyeksi pendapatan daerah yang lebih rendah dari belanja, mengakibatkan defisit sebesar Rp 1,329 triliun.

“Defisit ini menjadi perhatian serius, karena tidak bisa ditutupi dengan pembiayaan yang tersedia. Ini sangat berbeda dari KUA PPAS yang sebelumnya disepakati,” tegas Sukono.

Fraksi PKB juga menekankan perlunya perhatian lebih pada sektor pendidikan dan infrastruktur. Mereka mendorong peningkatan kualitas pendidikan, distribusi sarana pendidikan yang merata, serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi banjir dan rob. Selain itu, mereka meminta lebih banyak anggaran dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi lokal melalui dukungan bagi UMKM.

“Pendidikan harus menjadi prioritas dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Selain itu, ekonomi lokal harus diberdayakan melalui program UMKM yang lebih kuat,” jelas Sukono.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Demak, termasuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, dan Kepala Dinas. Diharapkan, pembahasan mengenai Raperda APBD 2025 ini dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan mendesak seperti banjir dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Kontributor: Sam/ Red