Karanganyar-NU Online Demak
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengunjungi tanggul Sungai Wulan di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Kamis (19/12).
Ia didampingi Bupati Demak Eisti’anah, Komandan Kodim 0716/Demak Letkol Kav Maryoto, dan Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha.
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau hasil perbaikan tanggul yang sempat jebol dua kali pada awal tahun 2024. Insiden tersebut mengakibatkan banjir hingga dua meter, melumpuhkan akses jalur pantura, dan memicu keresahan warga.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB menerima paparan dari Kepala Balai Wilayah Sungai (BWWS) Pamali Juana, Fikri Abdurrachman.
Ia menjelaskan bahwa perbaikan tanggul dimulai sejak Maret 2024 dan selesai pada November. Tanggul kini memiliki tinggi 4 meter dan lebar 6 meter dengan perlindungan cor beton untuk memastikan kekuatannya.
“Saat ini kami juga tengah melakukan normalisasi di hilir Sungai Wulan agar alirannya lebih lancar. Proyek ini melibatkan tiga perusahaan, yakni PT Adhi, PT Hutama, dan PT Abipraya,” jelas Fikri.
Sementara itu, Bupati Demak, Eisti’anah, menyampaikan bahwa masyarakat kini lebih tenang menyambut musim hujan.
“Pasca banjir kedua pada Maret lalu, masyarakat sangat khawatir tanggul akan kembali jebol. Namun, dengan perbaikan tanggul dan normalisasi di hilir, kekhawatiran itu mulai mereda. Ini berkat sinergi Pemerintah, PUPR, dan BNPB,” ujar Esti.
Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI Suharyanto juga mengingatkan bahwa intensitas hujan pada akhir tahun 2024 diprediksi meningkat. Berdasarkan data BMKG, beberapa wilayah di Jawa, termasuk Jawa Tengah, berpotensi mengalami banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
“Pemerintah telah menetapkan status siaga dan tanggap darurat di seluruh Jawa Barat. Bantuan anggaran dan logistik akan disiapkan untuk mengantisipasi dampak bencana. Normalisasi sungai menjadi prioritas, mengingat banjir dan tanah longsor adalah ancaman utama,” paparnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah akan merelokasi rumah warga yang terdampak bencana dengan kriteria tertentu.
“Pemda akan menyediakan lahan relokasi, sedangkan pemerintah pusat akan membangun rumahnya,” tandasnya.
Kontributor: Sam/Red