DPRD Demak Tegaskan Dukungan Penuh untuk Guru Honorer: “Kami Tak Akan Diam”

Demak-NU Online Demak

Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, memberikan respons tegas terhadap aspirasi ratusan guru honorer yang menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Demak, Kamis (23/1).

Baca Juga

Peringati HUT Humas Polri ke 73, Polres Demak gelar donor darah dengan tujuan selain untuk stok darah di PMI juga untuk kemanusiaan

Para guru yang tergabung dalam Forum Honorer R2-R3 menyuarakan keresahan terkait minimnya formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 dan menuntut kepastian status sebagai tenaga pendidik.

Aksi ini diawali dengan pawai dari Alun-alun Demak. Mengendarai sepeda motor, para peserta membawa spanduk bertuliskan aspirasi, seperti “Hargai Pengabdian Kami, PPPK Harga Mati” dan “Kami Tak Butuh Kuota HP, yang Kami Butuhkan Penambahan Kuota PPPK.” dan masih banyak lagi sambil berorasi di depan Gedung DPRD, sebelum akhirnya perwakilan guru diterima untuk audiensi.

Dalam audiensi tersebut, Zayinul Fata menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh perjuangan para guru honorer. Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Bupati Demak untuk mencari solusi terhadap isu tenaga pendidik tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).

Baca Juga

Mengatasi Sedimentasi, KKP Mulai Rehabilitasi Pesisir Demak dengan 100 Hektare Mangrove

“Kami akan mengkaji ulang kebutuhan anggaran agar tidak ada guru yang dikorbankan. Selain itu, kebijakan PPPK dari Kementerian PAN-RB harus segera diselaraskan oleh pemerintah daerah. Kami bersama Komisi A dan D akan mengawal tuntutan ini hingga terealisasi,” ujar Zayin.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru honorer. Senada, Ketua Komisi D DPRD Demak, Mukti Kholil, bahkan menekankan agar gaji guru honorer minimal setara dengan UMR Kabupaten Demak.

“Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Kami akan mendorong agar ada langkah konkret untuk memperbaiki kesejahteraan para guru honorer,” jelas Mukti.

Koordinator aksi, Edy Setiyawan, menambahkan bahwa banyak guru honorer yang masih menerima gaji jauh di bawah standar, yakni hanya Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulan. Ia berharap pemerintah segera memberikan kebijakan yang lebih manusiawi, termasuk penghapusan potongan tidak wajar dari dana BOS.

Aksi yang melibatkan sekitar 300 guru honorer ini juga mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD lainnya, seperti Muadzom, Fathan, Danang dan Bambang. Para peserta aksi berharap, langkah konkret segera diambil untuk mewujudkan keadilan bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi.

Kontributor: Sam/Red