Demak-NU Online Demak

Puluhan petani yang tergabung dalam perwakilan masyarakat petani Demak menggelar audiensi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak. Mereka menyuarakan keresahan terkait maraknya praktik mafia pupuk subsidi yang dinilai memberatkan petani.

Baca Juga

11:14

Pemkab Demak Adakan Sosialisasi Lomba Kampung Juara Tingkat Kabupaten Tahun 2025

45 Rohmad Sholeh

Audiensi yang diikuti sekitar 40 orang tersebut berlangsung di Aula Dinpertan Demak, Kamis (6/2/2025).

Perwakilan petani dari Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Rojikan mempersoalkan kebijakan penjualan pupuk subsidi yang disertai paketan tambahan.

“Permasalahan utama adalah harga pupuk subsidi yang dipaksa naik akibat paketan yang tidak jelas manfaatnya,” ujarnya.

Baca Juga

05:37

Organisasi Kemasyarakatan Terima Hibah, Bupati Demak: Dapat Dimanfaatkan Dengan Sebaik-Baiknya Untuk Mendukung Program Yang Direncanakan

468 Rohmad Sholeh

Ia mengungkapkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea subsidi seharusnya Rp112 ribu, namun dengan tambahan paketan, harga melonjak menjadi Rp150 ribu hingga Rp170 ribu.

Para petani menuntut agar pupuk subsidi dijual sesuai HET tanpa ada embel-embel paketan. Mereka menilai sistem ini semakin memberatkan mereka, terutama dalam upaya mendukung swasembada pangan sebagaimana yang diharapkan pemerintah.

“Kami ingin harga pupuk subsidi sesuai ketetapan pemerintah. Jika praktik ini terus berlanjut, bagaimana kami bisa meningkatkan produktivitas pertanian?” keluhnya.

Mereka juga mendesak agar pemerintah lebih ketat dalam mengawasi pendistribusian pupuk subsidi serta menindak tegas Kios Pupuk Agen (KPA) yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Demak, Agus Herawan, menegaskan bahwa petani tidak boleh dipaksa membeli pupuk non-subsidi dalam bentuk paketan.

“Butuh komunikasi lebih lanjut antara petani, penyuluh, dan pengecer agar permasalahan ini bisa menemukan solusi yang tepat. Pengecer yang nakal akan dibina, tetapi jika ada pelanggaran serius, distributor yang akan memberikan sanksi,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya hanya bisa melaporkan temuan ke PT Pupuk Indonesia (PI) sebagai induk distributor pupuk.

“Kami akan terus memantau agar petani tidak dirugikan,” tambahnya.

Disisi lain, Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Demak dan Jawa Tengah, Wakiyo, mengakui bahwa keuntungan dalam bisnis pupuk relatif kecil. Namun, ia mendukung penegakan aturan dalam distribusi pupuk subsidi.

“Kami telah menyarankan kepada PT Pupuk Indonesia agar harga tebus pupuk diturunkan. Jika ada kios yang melanggar aturan, mereka bisa dikenai sanksi hingga pemberhentian,” ujarnya.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui Manager Penjualan Jateng 2, Safari Yusuf, dalam surat edarannya meminta agar seluruh distributor dan kios tertib dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.

Kontributor: Sam/Red