Demak-NU Online Demak
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan Bapperida Demak, Senin (19/05/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Demak dalam sambutannya menyampaikkan, bahwa forum lintas perangkat daerah bukan hanya ajang penyusunan daftar kegiatan, melainkan proses strategis dalam membangun pondasi arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Perencanaan yang baik menurutnya, harus berbasis pada empat pendekatan utama, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, dan gabungan pendekatan atas-bawah serta bawah-atas. Forum ini menjadi wujud dari pendekatan partisipatif yang menjamin bahwa semua suara dan kebutuhan terwakili.
Ia menambahkan, bahwa rancangan awal Renstra telah mulai disusun sejak Februari 2025, namun belum bersifat final karena masih perlu diselaraskan dengan Rancangan Awal RPJMD yang saat ini dalam tahap pembahasan bersama DPRD.
Tanpa sinkronisasi, akan terjadi tumpang tindih. Misalnya, program sanitasi bisa dijalankan dua dinas dengan target yang sama tapi tidak saling terhubung, jelasnya.
Penyusunan pohon kinerja katanya, telah dikonsultasikan dengan Kementerian PAN-RB agar dokumen perencanaan benar-benar terukur dan dapat diimplementasikan dengan baik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Demak Masbahatun Ni’amah mengatakan, bahwa pentingnya peran kepala OPD dalam memahami secara substansi isi dokumen Renstra.
Musrenbang RPJMD dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei 2025. Penyesuaian jadwal dilakukan mengingat dinamika pembahasan Rancangan Awal di tingkat eksekutif dan legislatif.
Ia juga mengingatkan pentingnya integrasi antara Renstra daerah dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari 35 program prioritas provinsi, sebanyak 34 di antaranya akan dijalankan di Kabupaten Demak.
Beberapa program tersebut jelasnya, diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, subsidi pupuk dan solar untuk nelayan, serta penguatan ketahanan pangan melalui pembelian hasil panen oleh BUMN.
“Kita dorong BUMD agar bisa berperan, jangan sampai petani dan nelayan kita merugi saat gagal panen atau saat harga anjlok,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran aktif camat dan unsur kewilayahan dalam proses penyusunan dokumen Renstra, agar perencanaan benar-benar menyentuh realitas lapangan.
Pengirim: Soleh