Demak-NU Online Demak

NU Online Demak – Pemerintah Kabupaten Demak mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dalam Rapat Paripurna ke-15 masa sidang kedua tahun 2025 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Demak, Senin (26/5/2025).

Baca Juga

09:28

Andy F Noya Ajak Jurnalis NU Suarakan Kebaikan Meskipun Kecil

18 Rohmad Sholeh

Bupati Demak Eisti’anah secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 kepada DPRD.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Demak, Zayinul Fatah, dan dihadiri oleh anggota dewan serta sejumlah jajaran pemerintahan.

Bupati Eisti’anah menyampaikan bahwa penyampaian raperda tersebut merupakan amanat konstitusi.

Baca Juga

06:27

Pemkab Demak Peringati Hardiknas, Bupati Eisti’anah Bacakan Sambutan Mendikdasmen RI

68 Rohmad Sholeh

“Sebagaimana kita ketahui, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa penyampaian ini dilakukan setelah laporan keuangan daerah mendapat hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Baru saja kita telah menerima hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelas Eisti’anah.

Dalam laporannya, Eisti’anah memaparkan secara garis besar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Arus Kas.

Dari sisi pendapatan, Pemkab Demak menargetkan sebesar Rp2,61 triliun dengan realisasi mencapai Rp2,70 triliun atau 103,34 persen.

“Realisasi ini mengalami kenaikan 11,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Eisti’anah.

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 112,97 persen, Pendapatan Transfer sebesar 100,88 persen, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 114,54 persen.

Untuk belanja daerah, dianggarkan Rp2,3 triliun dan terealisasi sebesar Rp2,21 triliun atau 96,42 persen. Belanja operasi tercatat sebesar Rp1,93 triliun atau 96,95 persen, sedangkan belanja modal terealisasi sebesar Rp279 miliar atau 93,21 persen. Adapun Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi sama sekali pada tahun anggaran tersebut.

Sementara itu, total pembiayaan daerah netto tercatat Rp122,18 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Di akhir penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam pelaksanaan APBD 2024.

“Kami berharap, Raperda ini dapat segera dibahas bersama DPRD dan disetujui sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Pengirim: Samsul Maarif