Demak-NU Online Demak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak gelar sosialisasi zona integritas (ZI) guna menguatkan langkah reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan tersebut digelar di gedung Grhadika Bina Praja, Kamis (19/6/2025).

Baca Juga

10:55

Tutup Lomba Kreasi dan Inovasi Tahun 2024, Bupati Demak: Limbah Plastik Dapat Diubah Menjadi Produk Bernilai Ekonomis

554 Rohmad Sholeh

Sekretaris Daerah (Sekda) Demak, Akhmad Sugiharto, menegaskan bahwa upaya membangun WBK merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur birokrasi, bukan hanya pimpinan.

Birokrasi harus sederhana, lincah, dan melayani. Jika pelayanan masih lambat, rumit, dan menjadi ruang pungutan liar (pungli), maka kita belum berubah, ujarnya.

Praktik pungli kerap kali terjadi bukan karena sistem, tetapi karena ada aktor dari dalam yang melanggengkan. Kalau bisa, praktik ini kita berantas bersama. Jangan ditoleransi, apalagi dibenarkan, tegasnya.

Baca Juga

08:28

Fatayat NU Demak Peringati Hari Ibu dengan Ngaji Bersama

698 Rohmad Sholeh

Ia mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk mendukung peran Inspektorat Daerah dalam memimpin transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pemkab Demak berharap sosialisasi ini menjadi titik awal konsolidasi menuju pelayanan publik yang lebih transparan, mudah, dan berpihak kepada kepentingan warga. Dan ingin memastikan bahwa semangat perubahan bukan hanya slogan, melainkan menjadi kultur kerja ASN.

Inspektur Daerah Demak, Kurniawan Arifendi, menjelaskan bahwa pembangunan ZI merupakan bagian dari strategi nasional reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan sistem pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan bebas pungli.

Zona Integritas ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian penting dalam membangun budaya kerja bersih di unit pelayanan publik. Fokus kita tahun ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) dan Puskesmas Guntur 2, urainya.

Menurutnya, kedua unit tersebut dipilih karena memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan masyarakat. Pemkab Demak juga menargetkan dalam rentang 2025–2026 akan muncul satu atau lebih desa percontohan yang mengusung konsep “desa antikorupsi”. Tujuannya agar nilai-nilai integritas menyebar luas hingga ke tingkat desa, menjadi contoh dan mendorong perubahan dari bawah.

Acara yang dipimpin oleh Sekda Demak dan dipandu Inspektur Daerah tersebut ini dihadiri juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tenaga ahli Smart ID, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Demak.

Pengirim: Soleh