NU Online Demak – Aspirasi keras datang dari kalangan mahasiswa saat mengikuti dialog publik yang digelar DPC PKB Kabupaten Demak bersama DPRD, Senin (8/9/2025). Mereka menyoroti berbagai persoalan daerah, mulai dari transparansi pembangunan, kebijakan ekonomi, hingga krisis moral generasi muda.

Ketua PC PMII Demak, Ahmad Nurudin, menekankan bahwa reformasi kelembagaan dan kepemimpinan harus segera dilakukan. Menurutnya, DPR dan pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap masalah korupsi, ketidakmerataan pembangunan, hingga kebijakan ekonomi yang kerap menyulitkan rakyat.

Baca Juga

05:42

Jelang Pemilu 2024, Bawaslu RI Gandeng PBNU Tolak Politik Identitas

425 Redaktur NU Demak

“Integritas pejabat harus dibangun dengan membersihkan DPR dari praktik korupsi. Pembangunan juga harus adil, mulai dari infrastruktur, kawasan industri, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Kami mendesak agar UU perampasan aset koruptor segera disahkan,” tegas Nurudin.

Selain itu, PMII juga mendesak reformasi sistem kepolisian agar lebih profesional dan humanis, serta meninjau kembali UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Di tingkat lokal, mahasiswa menyoroti persoalan rob pesisir, kerusakan jalan, kurangnya penerangan jalan, hingga nasib perguruan tinggi di Demak.

Isu moral generasi muda juga mencuat dalam forum tersebut. Ketua PC IPNU Demak, Ainun Naim, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap maraknya peredaran minuman keras (es moni) dan karaoke ilegal di Demak.

Baca Juga

08:45

Cegah Anti Bullying, Pondok Pesantren Bisa Terlibat Aktif Dalam Menyuarakannya

1390 Munir

“Fenomena ini merusak moral generasi muda. Bahkan di pelosok desa, es moni mudah didapat tanpa ada tindakan tegas. Karaoke ilegal pun masih marak dan mengancam anak muda kita. Kalau dibiarkan, 10–20 tahun ke depan Demak akan kehilangan generasi penerus yang berkualitas,” ujarnya.

Menanggapi desakan mahasiswa, Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, menyatakan apresiasi atas kritik dan masukan yang disampaikan. Ia menegaskan DPRD siap melakukan pembenahan internal, baik dalam budaya kerja maupun perilaku anggotanya.

“Kritik dan masukan ini menjadi energi baru bagi kami untuk berbenah. Kami berkomitmen menjaga komunikasi sehat dengan mahasiswa dan masyarakat. DPRD tidak boleh berjarak dari rakyat,” ungkapnya.

Dialog publik ini diakhiri dengan komitmen bersama bahwa budaya diskusi harus dikedepankan daripada aksi demonstrasi yang berujung kericuhan. Mahasiswa berharap DPRD tidak hanya berhenti pada janji, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Demak.