Demak-NU Online Demak

Pemerintah Kabupaten Demak menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Demak pada Rabu (15/1/2025).

Baca Juga

06:32

Pemkab Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

302 Rohmad Sholeh

Kunjungan ini bertujuan mengawasi realisasi program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi di Kabupaten Demak.

Acara dipimpin oleh Wakil Bupati Demak, KH. Ali Makhsun, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Demak, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinsos P2PA, perwakilan Bapperida, dan Subkoor Perekonomian.

Wakil Bupati Demak dalam sambutannya mengapresiasi kedatangan Komisi B DPRD Jateng. Ia berharap diskusi yang dilakukan dapat melahirkan solusi konkret dalam mengatasi masalah kemiskinan di Demak.

Baca Juga

05:05

Banjir Melanda Demak: Ratusan Rumah dan Fasilitas Umum Terendam

373 Samsul Maarif

Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sri Hartini, menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Demak yang masih berada di zona merah.

“Kami berharap melalui pertemuan ini, kita dapat menemukan solusi penanganan kemiskinan yang efektif di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, memaparkan kondisi ekonomi terkini. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Demak mencapai 5,01%, namun tingkat pengangguran masih di angka 4,75%.

“Meski angka kemiskinan ekstrem menurun, masih ada 62 desa yang masuk kategori lokus kemiskinan, terutama di wilayah terdampak rob seperti Bonang, Wedung, Sayung, dan Karangtengah,” terang Sugiharto.

Sesi diskusi membahas berbagai isu strategis, seperti anggaran infrastruktur, potensi wisata religi Masjid Agung Demak, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah terdampak rob. Komisi B juga mengusulkan optimalisasi program makan siang bergizi gratis dan pengembangan hidroponik untuk mendukung ketahanan pangan di desa terdampak rob.

Akhmad Sugiharto menanggapi dengan memaparkan langkah Pemkab Demak, termasuk alokasi anggaran Rp97 miliar untuk menurunkan beban masyarakat dan Rp332 miliar untuk mengurangi kantong kemiskinan.

“Kami juga berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pengembangan potensi wisata religi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Demak.

Kontributor: Sam/Red